Respon LKPJ Bupati Landak, DPRD Gelar Rapat Paripurna secara Virtual

LANDAK - Untuk merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Landak terkait program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019, DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat paripurna secara virtual. Meski rapat tersebut digelar secara online namun penyampaian materi cukup lancar tanpa kendala diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Landak, Rabu (27/05/2020).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman didampingi Wakil Ketua DPRD, Oktapius, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Cahyatanus, Anggota DPRD serta dihadiri Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi, Sekda Landak, Vinsensius, para Asisten Setdakab, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Rapat secara virtual melalui Aplikasi Zoom meeting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut maka selaku Kepala Daerah diwajibkan dalam menyampaikan LKPJ nya kepada DPRD.

“Meski saat ini situasi dalam masa pandemi COVID-19, namun sesuai peraturan pemerintah maka kita diwajibkan menggelar rapat terkait LKPJ yang sudah disampaikan oleh Bupati Landak pada 4 Mei 2020 yang lalu dan terima kasih kepada kita semua yang sudah bersedia menghadiri rapat ini meski digelar secara online,” ucap Heri Saman.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa dari segi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 antara pendapatan dan belanja sudah sangat baik.

“Pada tahun 2019 pendapatan daerah kita mencapai 98,50 % sedangkan belanja daerah mencapai sebanyak 93,65 %, meski demikian kita di DPRD sependapat bahwa capaian ini sudah sangat baik. Begitu juga untuk tugas penyelengaraan pemerintahan baik itu urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan wajib lain nya sudah tercapai sangat bagus. Selain itu untuk urusan pilihan dam pembantuan juga tercapai dengan baik. Nah rekomendasi seperti ini diharapkan untuk menjadi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Landak ke depannya dan diharapkan kepada OPD yang diberikan catatan strategis tersebut supaya lebih menindaklanjuti untuk perbaikan kinerja sesuai urusan di OPD masing-masing,” jelas Ketua DPRD.

Sementara itu Cahyatanus selaku pemapar materi menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 mencerminkan pelaksanaan dari berbagai program yang direncanakan tidak hanya sekedar proses administrasi manajerial yang bersifat teknis, tetapi juga bersifat politis, karena proses ini berkaitan dengan kapasitas pengelolaan dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan alokasi sumber daya, potensi daerah, sarana prasarana maupun pendanaan.

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019, merupakan bentuk dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022,” ucap Cahyatanus dihadapan peserta rapat.

Selain itu catatan strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Landak terhadap LKPJ kepala daerah Tahun Anggaran 2019 ini juga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan tugas pemerintah, termasuk untuk memperbaiki kelemahan, serta permasalahan-permasalahan yang muncul untuk dapat diperbaiki dan diantisipasi dimasa yang akan datang.

Seperti diketahui bahwa Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan 11 program prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); 

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; 

4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan pendukung; 

5. Meningkatnya keseimbangan antara pembangunan wilayah dengan kelestarian lingkungan; 

6. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan masyarakat; 

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 

8. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat; 

9. Meningkatnya rasa aman dan tenteram masyarakat; 

10. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan;