Ngabang-Landak

Rabu,20 Mei 2020

Ikuti Aturan Menteri Keuangan, DPRD Landak sesuaikan APBD

LANDAK - Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan No. 35 tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Landak menggelar rapat kerja bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

Rapat yang digelar dalam ruang sidang tersebut secara khusus membahas agenda pergeseran atau penyesuaian APBD Kabupaten Landak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Heri Saman, SH dihadiri Sekretaris Daerah serta anggota DPRD lainnya. Dalam Rapat tersebut Heri Saman mengatakan bahwa pembahasan realokasi anggaran tersebut dinilai sangat penting, mengingat saat ini semua pemerintah daerah diwajibkan melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Menteri Keuangan.

“Seperti diketahui bahwa saat ini kita masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19 dan oleh karena itu kita diminta untuk menyampaikan terkait realokasi anggaran saat ini sejauh mana sikap kita dalam menangani virus corona tersebut dan hal ini bukan saja kita di Kabupaten Landak yang diminta demikian tetapi seluruh daerah di Indonesia,” jelas Ketua DPRD dihadapan peserta rapat, Rabu (20/05/2020).

Selain itu juga Heri Saman menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dapat menjadi ancaman Perekonomian Nasional akan berdampak pula pada postur APBD Kabupaten Landak.

“Realokasi anggaran yang sudah kita laksanakan untuk menangani pandemi ini juga dipastikan akan berdampak pada APBD kita, hal tersebut dikarenakan berkurangnya pendapatan yang selama ini bersumber dari PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut usai rapat, Ketua DPRD juga menambahkan bahwa kewajiban dalam melaporkan kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari laporan penyesuaian APBD juga termasuk laporan pencegahan  COVID-19.

“Kasus COVID-19 ini kan sudah masuk dalam darurat Nasional, sehingga semua anggaran kita termasuk yang kita pakai dalam menangani virus corona juga harus dilaporkan. Jika tidak demikian penyaluran DAU sebesar 35% dari besaran DAU setiap bulannya akan ditunda. Tetapi kita berharap hal ini tidak terjadi, karena selama ini kita sudah melaksanakan yang diminta oleh pemerintah pusat,” jelasnya.