DPRD Landak Gelar Rapat Gabungan Bahas Penyaluran Bansos

LANDAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak mengadakan rapat gabungan guna membahas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat Kabupaten Landak, yang disalurkan selama berada pada situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Rapat kerja yang digelar dalam ruang Rapat Utama kantor DPRD Kabupaten Landak ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Landak, dihadiri Ketua dan Anggota Komisi A, Komisi C DPRD Landak, dari pihak eksekutif dihadiri Sekda Landak selaku Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Landak, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak, serta Camat Sekabupaten Landak.

Dalam rapat tersebut, Heri Saman mengatakan bahwa dalam rapat lintas komisi ini diharapkan dapat memberikan titik terang terkait permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang terjadi dilapangan yang diberikan selama pandemi COVID-19.

“Kita berharap bantuan yang disalurkan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 dalam arti supaya bantuan ini disalurkan tepat sasaran, karena kita DPRD Landak tidak ingin adanya persoalan-persoalan. Seperti diketahui bahwa data penerima dari Kemensos ini yang perlu diperbaiki,” ujar beliau kepada Media Center DPRD Kabupaten Landak, Rabu 24 Juni 2020.

Lebih lanjut Heri Saman juga menyampaikan supaya pihak terkait dapat memonitor bantuan ini supaya tepat sasaran.

“Camat juga diharapkan dapat memonitor pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan Menteri Desa tentang kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan BST dari Kemensos maupun BLT-DD karena bila tidak mendapat BST Kemensos maka harus diakomodir dalam BLT-DD. Selain itu diharapkan pemerintah desa juga betul-betul mendata secara baik supaya penerima bantuan ini benar-benar berhak untuk mendapatkannya akibat dampak pandemi ini,” pintanya.

Sementara itu Ketua Komisi A, Cahyatanus, dan Ketua Komisi C, Niko Demus, menarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah akan memperbaiki data yang selama ini menggunakan data tahun 2010.

“Nanti akan ada program update data selain itu penyaluran BLT dana desa juga dapat digunakan untuk memperbaharui data tersebut. Kemudian untuk menghindari terjadinya demo maka kepala desa harus benar-benar mendata masyarakat miskin karena BLT-DD ini diperuntukan masyarakat miskin yang terdampak COVID-19. Nah bagi yang sudah BLT,BPNT,PKH maka tidak boleh menerima BLT-DD sedangkan syarat menerimanya maka harus melalui peraturan yang berlaku supaya tidak dibagi rata,” jelas Tanus.

Cahyatanus juga mengungkapkan bilamana kepala desa tidak memberikan bantuan sesuai ketentuan maka akan dilakukan peringatan oleh pihak terkait.

“Nanti jika tidak mengikuti aturan maka wajib diberikan teguran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa supaya mengikuti peraturan, namun bila tidak melenceng dari itu maka segala resiko akibat dari hal ini menjadi tanggungjawab kepala desa,” ungkapnya.

#DPRDLandak

#RapatLintasKomisi